Jaringan Gelap Solar Subsidi di Sulut: Ketika Pers Menjadi Tameng Bisnis Solar Ilegal Milik Renaldi
Bitung — Sulawesi Utara | Laporan Investigasi
Di perairan Selat Lembeh dan dermaga jeti Kota Bitung, pergerakan kapal SPOB Bunga Armada 01 berlangsung senyap namun teratur. Kapal ini menjadi urat nadi aliran Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Bio Solar yang tidak melalui jalur resmi. Di balik operasi tersebut, tersusun jaringan yang tak hanya mengangkut barang terlarang, melainkan juga menempatkan kekuatan — termasuk profesi jurnalistik — sebagai perisai.
Aktor di Balik Bongkar Muat
Penelusuran investigatif menunjuk sosok Renaldi alias Inal (RI) sebagai pengendali operasional lapangan. Ia mengatur seluruh alur bongkar muat Bio Solar bersubsidi yang tidak memiliki izin distribusi. Aktivitas ini berjalan berkelanjutan tanpa hambatan berarti, memunculkan dugaan kuat adanya perlindungan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang.
Kepala Bidang Kebandaran, Pengawasan, dan Penindakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung, Kapten Agus Arifianto, telah menyuarakan kekhawatiran ini secara resmi. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum dan BPH Migas untuk memanggil serta memeriksa Renaldi alias Inal.
“Pemeriksaan harus mencakup keabsahan Surat Persetujuan Berlayar kapal SPOB Bunga Armada 01 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2022,” ujar Agus. “Seluruh rantai pasok Bio Solar subsidi harus dibongkar dari hulu hingga hilir, dan pelaku dijerat pasal berat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Undang-Undang Cipta Kerja.”
Peran Ganda Oknum Pers
Kasus ini mengungkap dimensi yang lebih serius: penyalahgunaan profesi jurnalistik. Ketika media independen mulai mengungkap gudang penimbunan BBM ilegal milik PT Galaxi Lintas Samudera di wilayah Sagrat, muncul perlawanan tak wajar dari Ferry Lumentut (FL), pengelola media daring RekamJejak.id.
Berdasarkan catatan komunikasi yang diperoleh, FL menawarkan kesepakatan: ia meminta uang “pengkondisian” sebesar Rp250.000 setiap bulan sebagai imbalan agar pemberitaan terkait jaringan tersebut dihapus atau tidak dimuat. Ia mengaku telah melakukan hal serupa terhadap puluhan media lain. Ketika tawaran itu ditolak, media yang dipimpin FL justru memuat tulisan-tulisan yang cenderung tendensius dan menyerang kredibilitas pihak yang membongkar kasus.
Penelusuran lebih mendalam menguak keterangan yang lebih mendasar: FL bukan sekadar pembela — ia adalah bagian dari jaringan bisnis itu sendiri. Kartu identitas jurnalis yang digunakannya bukan untuk kepentingan publik, melainkan sebagai alat gertak, pemerasan, dan perlindungan bagi operasi bisnis BBM ilegal yang ia jalankan.
Pola di SPBU Tateli
Praktik ini juga terdeteksi di SPBU 74.593.21 Tateli, Kabupaten Minahasa. Stasiun pengisian ini terbukti melayani pembelian BBM subsidi menggunakan wadah galon dan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi. Kuota 16.000 liter ludes dalam waktu kurang dari satu jam.
Di lokasi inilah FL diduga meminta jatah 100 liter solar per hari melalui pengemudi armada — tidak diambil dalam bentuk fisik, melainkan dikonversi langsung menjadi uang tunai. Jika permintaan tidak dipenuhi, ia mengancam akan mendesak penutupan SPBU tersebut.
Pelanggaran Etik dan Desakan Penegakan Hukum
Praktik yang dilakukan FL dan RekamJejak.id dinilai sebagai pelanggaran berat Kode Etik Jurnalistik serta penyalahgunaan pilar keempat demokrasi demi kepentingan pribadi dan kelompok. Media yang membongkar kasus ini menegaskan tidak akan menarik pemberitaan meski mendapat tekanan.
Para pihak yang mengungkap kasus ini mendesak:
- Polda Sulawesi Utara, Kejaksaan, dan BPH Migas mengusut tuntas keterlibatan Ferry Lumentut serta melacak aliran dana yang diterimanya;
- Dewan Pers meninjau pelanggaran kode etik yang terjadi;
- Memeriksa keterkaitan PT Galaxi Lintas Samudera dan SPBU yang melanggar ketentuan;
- Menindak tegas jaringan yang dikomandoi Renaldi alias Inal tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan. Kasus ini menyoroti bagaimana ketiadaan pengawasan yang ketat dapat menjadikan BBM bersubsidi — yang seharusnya milik rakyat — sebagai komoditas keuntungan pribadi, bahkan dengan memanfaatkan profesi yang seharusnya mengawasi kekuasaan.
(***)
